TINJAUAN YURIDIS ATAS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN

Mengikat atau tidaknya sebuah perjanjian dikembalikan lagi kepada para pihak yang hendak atau sedang melangsungkan sebuah perjanjian, namun mengkaji secara yuridis bagaimana sebuah perjanjian dapat berlaku mengikat dan memaksa para pihaknya dengan cara yang sah/legal dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun kepada asas-asas yang berlaku pada hukum perjanjian. Seperti halnya pada hubungan keperdataan utang piutang yang disertai dengan jaminan dapat diperjanjikan dengan bentuk yang umum berlaku pada masyarakat yaitu dengan bentuk lisan maupun tulisan di bawah tangan atau dengan akta bawah tangan namun tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian yaitu bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta asas-asas yang berlaku pada hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian, bahwa di samping lima asas tersebut perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan kembali isi suatu perjanjian yang hendak dibuat dengan memperhatikan asas keseimbangan agar tercapai kesetaraan antara hak dan kewajiban para pihak guna mencapai prestasi dari perjanjian itu sendiri. Selain bentuk secara lisan dan tulisan berupa akta bawah tangan perjanjian dapat pula dibuat dengan melibatkan pejabat yang berwenang agar perjanjian tersebut berbentuk akta otentik yang mana dalam bentuk ini ialah bentuk yang paling sempurna mengingat terdapat kekuatan yang melekat secara lahiriah pada akta otentik tersebut. Bahwa tujuan dari pembuatan perjanjian yang sedemikian rupa tersebut adalah bentuk upaya para pihak agar tidak saling mencurangi sehingga salah satu pihak tidak menanggung kerugian akibat adanya suatu perbuatan pihak lain baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak di mana dalam hal tersebut tetap merupakan suatu kesalahan, sehingga karya ilmiah ini penulis memberi judul TINJAUAN YURIDIS ATAS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi dokumen-dokumen tertulis seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan eksekutif/administratif, dan buku-buku hukum.

1.  UEU-Undergraduate-17431-cover.Image.Marked.pdf - 238 KB
2.  UEU-Undergraduate-17431-pengesahan.Image.Marked.pdf - 394 KB
3.  UEU-Undergraduate-17431-publikasi.Image.Marked.pdf - 384 KB
4.  UEU-Undergraduate-17431-persetujuan.Image.Marked.pdf - 345 KB
5.  UEU-Undergraduate-17431-pernyataan.Image.Marked.pdf - 351 KB
6.  UEU-Undergraduate-17431-abstrak.Image.Marked.pdf - 331 KB
7.  UEU-Undergraduate-17431-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 404 KB
8.  UEU-Undergraduate-17431-daftar isi.Image.Marked.pdf - 335 KB
9.  UEU-Undergraduate-17431-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 333 KB
10.  UEU-Undergraduate-17431-bab1.Image.Marked.pdf - 458 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN